SAMARINDA – Fakultas Teknik Universitas Mulawarman (FT Unmul) kembali menyelenggarakan agenda akademik melalui kegiatan Kuliah Tamu yang menghadirkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur dari Komisi XII, H. Syafruddin, S.Pd. Kegiatan ini mengusung tema besar "Ketahanan Energi Nasional Melalui Transisi Energi yang Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berbasis Potensi Daerah". Meski mengusung tema spesifik mengenai transisi energi dan potensi lokal, pemaparan materi dalam kuliah tamu ini terpantau lebih banyak menyoroti isu makro-politik, sejarah, dan karut-marut tata kelola energi nasional secara umum.

Acara dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Teknik, Prof. Dr. Ir. H. Tamrin, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., APEC Eng. Dalam sambutannya, Prof. Tamrin menyampaikan apresiasi atas kesediaan narasumber untuk berbagi pandangan dari sisi pembuat kebijakan. Beliau berharap kehadiran legislator pusat dapat membuka wawasan kritis mahasiswa mengenai realitas pengelolaan sumber daya energi di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional. 

Kritik Tata Kelola dan Pengaruh Geopolitik

Dalam pemaparannya, Syafruddin menyoroti fenomena tingginya harga energi yang kerap dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global. Ia mengambil contoh sejarah fluktuasi harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik atau perang, seperti perang Irak-Amerika di masa lampau.

Lebih lanjut, ia menegaskan sebuah ironi yang terjadi di tanah air. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya energi, namun sayangnya kekayaan tersebut belum dikelola secara efektif dan maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi sorotan utama Komisi XII DPR RI yang saat ini memiliki ambisi untuk merumuskan dan memperbaiki kebijakan pengelolaan energi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Diskursus Dominasi Swasta dan Kebijakan Pemerintah

Salah satu poin pemaparan yang cukup tajam dari Syafruddin adalah kritikannya terhadap keberadaan 'mafia' energi dan kuatnya dominasi sektor swasta dalam menguasai sumber daya energi di Indonesia.

Pernyataan ini tentu memantik diskursus kritis di ruang akademik. Di satu sisi, dominasi swasta yang disoroti oleh wakil rakyat tersebut pada realitasnya merupakan produk dari regulasi dan izin-izin eksploitasi yang diloloskan oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini menjadi catatan penting bagi mahasiswa teknik bahwa isu energi tidak hanya bertumpu pada masalah teknis, melainkan sangat kental dengan irisan keputusan politik dan regulasi.

Fokus Pemaparan yang Melebar

Di sisi lain, bahasan teknis mengenai bagaimana langkah konkret transisi energi itu harus dilakukan, serta apa saja potensi spesifik daerah (khususnya Kalimantan Timur) yang bisa dioptimalkan untuk ketahanan energi—sebagaimana yang tertuang dalam tema acara—belum dielaborasi secara mendalam dalam sesi ini. Pemateri lebih banyak memfokuskan panggung pada isu kebijakan makro dan tata kelola regulasi energi.

Kendati demikian, Kuliah Tamu ini tetap memberikan warna tersendiri bagi civitas akademika FT Unmul. Kehadiran legislator pusat di kampus menjadi ruang dialektika yang membuka wawasan mahasiswa untuk melihat realitas sektor energi dari kacamata pemangku kebijakan dan tantangan birokrasi di Indonesia.